Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur secara komprehensif tata cara pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah agar prosesnya lebih efektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Perpres ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisiensi, persaingan sehat, keadilan, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi melalui sistem pengadaan secara elektronik (…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 bersama Peraturan KPU Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi dasar hukum penting yang mengatur pembentukan, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Regulasi ini mengatur struktur kelembagaan KPU, tugas dan…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 tentang Perikanan merupakan landasan hukum penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan nasional secara berkelanjutan. Regulasi ini mengatur pemanfaatan, pengawasan, hingga pemberdayaan sektor perikanan agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus…
Peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Aturan ini mengatur prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan membuka akses informasi, serta mekanisme pengecualia…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan inti regulasi berupa Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Publikasi ini secara khusus memuat teks lengkap Perpres tersebut yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan, metode pemilihan penyedia, serta kewajiban da…