“Pendamping Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Rakyat” merupakan panduan yang menjelaskan peran, tugas, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendamping dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada hutan rakyat. Dokumen ini menekankan pentingnya membantu pemilik lahan dalam memenuhi persyaratan legalitas, seperti bukti kepemilikan lahan, informasi asal-usul kayu, tata usaha hasil hutan,…
Dokumen ini merupakan Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur secara rinci prosedur dan tata cara Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran 2005. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Perbendaharaan. Juknis ini disusun untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan penggu…
Publikasi ini memuat informasi mengenai kondisi, potensi, dan tantangan konservasi ekosistem mangrove di Muara Sungai Bogowonto, dengan menekankan pendekatan berbasis komunitas. Di dalamnya dijelaskan peran masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan mangrove, upaya rehabilitasi yang dilakukan, serta manfaat ekologis dan sosial ekonomi dari pengelolaan mangrove yang tepat. Selain itu, terdapat…
“Prosiding Ekspose Penerapan Hasil Litbang Hutan dan Konservasi Alam” merupakan kumpulan karya ilmiah yang menyajikan hasil-hasil penelitian, inovasi teknologi, serta penerapan praktis dalam pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Dokumen ini memuat berbagai studi terkait rehabilitasi lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi flora dan fauna, pemanfaatan hasil huta…
Peraturan Presiden (Perpres) ini mengatur secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta mendorong peran serta usaha mik…
Dokumen atau poster kampanye ini berisi ajakan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon sebagai bagian dari program nasional Bulan Menanam Nasional. Kampanye ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, dan peningkatan kualitas ruang hijau melalui kegiatan menanam pohon secara massal. Tujuan utama …
Peraturan ini mengatur secara komprehensif tata cara penatausahaan, pembukuan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada kementerian, lembaga, kantor, maupun satuan kerja pemerintah. Dokumen regulatif ini memuat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan bendahara, prosedur pengelolaan uang persediaan, mekanisme pencatatan transaksi, serta persyaratan administrasi yang wajib dipenuh…
“Info Hasil Hutan Vol. 11 No. 2, Oktober 2005” merupakan publikasi yang memuat berbagai hasil penelitian, analisis, dan perkembangan terbaru dalam bidang hasil hutan, termasuk teknologi pengolahan kayu, pemanfaatan non-kayu, konservasi sumber daya hutan, serta inovasi dalam industri kehutanan. Edisi ini menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk hutan melalui teknik pengolahan yan…
Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 ini merupakan payung hukum utama yang mengatur mengenai Penataan Ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU ini berfungsi sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan otonomi daerah dalam perencanaan tata ruang. Pembahasan utama dalam UU ini mencakup perencanaan tata ruang (melip…
Pidato pengukuhan ini membahas perubahan paradigma pengelolaan lingkungan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Prof. Dr. Wuryadi menekankan perlunya pendekatan ilmiah yang terpadu dalam memadukan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kajian ini menguraikan permasalahan mendasar yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam, pen…