Text
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen ini mengatur mekanisme pengelolaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, hubungan keuangan pusat–daerah, serta tata cara pengawasan dan evaluasi kinerja daerah. Selain memastikan kepastian hukum, peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengaturan yang sistematis, peraturan pelaksanaan ini mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Tidak tersedia versi lain