Text

KEHUTANAN MENAPAK OTONOMI DAERAH

---

Penerapan otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor kehutanan. Kewenangan yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat kini sebagian besar dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya hutan secara mandiri. Desentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan otonomi daerah juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya eksploitasi sumber daya hutan secara tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan regulasi, transparansi tata kelola, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehutanan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah di sektor kehutanan dapat berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis demi tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 UNT k

Penerbit

YOGYAKARTA : DEBUT PRESS., 2001

Deskripsi Fisik

xviii+133hlm;21x15cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-96468-1-4

Klasifikasi

634.92

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan I

Subjek

Kehutanan — Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

UNTUNG ISKANDAR

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar