Ditapis dengan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 T…
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari perlindungan dan pengelolaan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, hingga tata kelola kawasan hutan dan pemenuhan perizinan. Peraturan ini dirumuskan untuk memperku…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 319HLM;17.5X25CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 628.34404 per
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG PERUNDANGAN PENGAMANAN HUTAN 2015
Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Pengamanan Hutan Tahun 2015 merupakan himpunan regulasi yang disusun untuk memperkuat upaya perlindungan hutan di Indonesia, khususnya dalam mencegah tindak kejahatan seperti pembalakan liar, perusakan kawasan hutan, perambahan, serta perdagangan hasil hutan ilegal. Dokumen ini memuat berbagai aturan penting yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak huku…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 134hlm;14x20cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 333.750 KUM
UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN ILLEGAL LOGGING
Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging merupakan kajian yang membahas landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia sekaligus upaya penanggulangan praktik pembalakan liar yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dokumen ini menguraikan prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan hutan, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta ketentuan sanksi dan penegakan…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi+367hlm;10.5x21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 UND
BERITA DAERAH PROVINSI DIY TAHUN 2010
Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 merupakan dokumen resmi pemerintah daerah yang memuat berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan yang diterbitkan selama tahun berjalan. Dokumen ini berfungsi sebagai sarana publikasi hukum daerah, sehingga masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak terkait dapat mengetahui arah pembangunan, regulasi baru, serta prioritas program str…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 470HLM;15.4X21CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 959.82 BER
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TH 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur secara komprehensif tata cara pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah agar prosesnya lebih efektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Perpres ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisiensi, persaingan sehat, keadilan, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi melalui sistem pengadaan secara elektronik (…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 22cm ; + 972 hlmn
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.720 IND p
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PER…
Peraturan ini mengatur secara komprehensif tata cara penatausahaan, pembukuan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada kementerian, lembaga, kantor, maupun satuan kerja pemerintah. Dokumen regulatif ini memuat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan bendahara, prosedur pengelolaan uang persediaan, mekanisme pencatatan transaksi, serta persyaratan administrasi yang wajib dipenuh…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 22cm ; iv + 102 hlmn
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.45 PER
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG TATA CA…
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 mengatur tata cara pemberian simbol dan label pada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai upaya perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan. Regulasi ini menetapkan jenis simbol, bentuk label, warna, ukuran, serta informasi minimum yang wajib dicantumkan pada kemasan atau wadah B3, sehingga risiko paparan dapat diminimalkan. Sela…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 21cm ; + 16 hlmn
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 401.41 PER
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN II
Dokumen "KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN II" yang dihimpun oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa dan Madura merupakan kompilasi regulasi yang fokus pada aspek hukum dan teknis yang mengatur seluruh proses perbenihan tanaman hutan. Himpunan ini (edisi II) mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga petunjuk teknis yang berkaitan denga…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 14,7x20,9;vi+153hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.3 KUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 merupakan regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk memperjelas, memperkuat, atau memperbarui ketentuan dalam undang-undang terkait bidang yang diatur. PP ini memuat pedoman pelaksanaan, penjelasan teknis, serta mekanisme operasional yang diperlukan agar ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif oleh instansi pem…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 45HLM;16X21CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.064 PER p
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 BUKU I
Dokumen "LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 BUKU I" merupakan publikasi resmi yang memuat teks otentik seluruh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY yang ditetapkan oleh DPRD bersama Gubernur selama tahun 2012, yang tercakup dalam Buku I. Perda-Perda ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kebijak…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16x21,2;454hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 349.598 LEM 1
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah