Buku Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia membahas secara komprehensif sistem, prinsip, dan mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia, baik melalui jalur administrasi, perdata, maupun pidana. Buku ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi hukum lingkungan serta pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pembanguna…
**Abstrak** Hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan berperan penting dalam mengatur pemanfaatan, pelestarian, dan pengawasan terhadap hutan sebagai aset vital negara. Melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah menetapkan hak, kewajiban, serta sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Pengaturan hukum ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, mencegah k…
**Abstrak** Hukum pidana lingkungan hidup berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk mencegah dan menindak perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan. Melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan, hukum ini bertujuan memberikan efek jera serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, penegakan hukum lingkungan sering menghadap…
Buku Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membahas subjek regulasi dan perlindungan hukum terhadap hutan dan sumber daya hayati serta ekosistemnya—meliputi Undang-Undang konservasi, mekanisme perlindungan, kewajiban serta sanksi hukum bagi pelanggaran—sebagai upaya menjamin kelestarian hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Dokumen ini merupakan Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan, yang berlaku efektif hingga Tahun 2011. Himpunan ini mengkompilasi berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga surat keputusan direktur jenderal yang mengatur segala aspek terkait Bina Usaha Kehutanan. Cakup…
Buku "PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA PENJELASANNYA" yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia ini menyajikan kajian mendalam dan terperinci mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Publikasi ini mengulas secara komprehensif mulai dari dasar hukum pembentukan PTUN (biasanya berpusat pada UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya), kedudukan, kompetensi, dan fungsi PTUN dalam sistem pe…
Dokumen "KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN II" yang dihimpun oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa dan Madura merupakan kompilasi regulasi yang fokus pada aspek hukum dan teknis yang mengatur seluruh proses perbenihan tanaman hutan. Himpunan ini (edisi II) mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga petunjuk teknis yang berkaitan denga…
Buku "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum" ini menyajikan kajian mendalam mengenai aspek hukum dan prosedur administratif yang mengatur proses pengadaan tanah bagi pembangunan yang bersifat umum dan strategis di Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah pada implementasi Undang-Undang terkait Pengadaan Tanah (seperti UU No. 2 Tahun 2012 atau regulasi sebelumnya). Para penulis mengulas secara …
Dokumen "HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN INDONESIA" yang diterbitkan oleh Yayasan Bina Raharja Jenderal Kehutanan ini merupakan kompilasi lengkap dan terpadu dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola sektor kehutanan nasional. Himpunan ini mencakup berbagai jenjang regulasi, mulai dari Undang-Undang (seperti UU Kehutanan), Peraturan Pemerintah, hingg…
Dokumen "PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001" yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal MPR RI ini merupakan kompilasi resmi dari seluruh Ketetapan (TAP) dan Keputusan yang dihasilkan selama Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Sidang Tahunan 2001 memiliki signifikansi historis, terutama karena mengagendakan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan …