Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya merupakan regulasi yang memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, tugas pokok, tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi kinerja bagi aparatur yang bekerja dalam bidang pengendalian dampak lingkungan. Aturan ini menetapkan standar kompetensi, jenjang jabatan, serta rincian…
Buku ini merupakan pedoman teknis dan praktis yang membahas secara rinci tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (seperti gaji, honorarium, upah, dan tunjangan) dan PPh Pasal 26 untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan keg…
Melalui standar klasifikasi ini, proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, dan analisis ekonomi menjadi lebih terarah karena data yang digunakan memiliki acuan yang jelas. KBLI 2009 juga memudahkan koordinasi antarinstansi dalam pendataan dan pelaporan usaha, serta mendukung harmonisasi klasifikasi dengan standar internasional seperti ISIC (International Standard Industrial C…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden/wapres, dan pemilu DPD. Undang-undang ini mengatur asas, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kampanye, pendanaan, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana pemilu. Buku ini menjadi rujukan utama bagi penyel…
Buku ini merupakan kompilasi dan kajian yang berpusat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Publikasi ini menyajikan teks otentik Undang-Undang tersebut yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun di Indonesia, baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain teks regulasi, karya ini kemungkinan juga m…
Buku Himpunan Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 merupakan kumpulan pidato resmi Gubernur DIY sepanjang tahun 2007 yang disampaikan pada berbagai agenda pemerintahan, pembangunan daerah, kebudayaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Melalui sambutan-sambutan ini, tergambar arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya Yogya…
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan ini menetapkan kerangka hukum baru yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan dalam sektor kehutanan. PP ini menegaskan pentingnya keberlanjutan fungsi hutan sebagai sistem pe…
Ekologi politik REDD+ membahas bagaimana kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan relasi sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. Program REDD+ pada dasarnya menawarkan insentif finansial kepada negara berkembang agar menjaga hutan, namun im…
Publikasi ini membahas proses inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ecoregion, serta penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar ilmiah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini menjelaskan metode pengumpulan data biofisik, sosial, dan ekonomi untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah serta menentukan batas ecoregion yang merepresentasika…
Pedoman ini memberikan panduan teknis mengenai penggunaan kriteria dan standar daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar dalam pengendalian perkembangan kawasan. Dokumen ini menjelaskan konsep, metode perhitungan, serta parameter lingkungan yang diperlukan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pembangunan tanpa menimbulkan degradasi ekologis. Selain…