Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari hutan mangrove mencakup berbagai produk yang dapat dimanfaatkan tanpa menebang atau merusak ekosistem mangrove, seperti madu mangrove, buah dan biji untuk olahan makanan (misalnya dodol mangrove), tanin dari kulit kayu untuk bahan pewarna alami, serta daun mangrove tertentu yang digunakan sebagai pakan ternak atau bahan obat tradisional. Selain itu, mangrove m…
Dokumen ini adalah Pedoman Teknis (Edisi 3) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan mengenai pembentukan dan operasional Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Sebagai edisi yang diperbarui, pedoman ini memuat penyempurnaan dan penyesuaian mekanisme kerja SPKP berdasarkan evaluasi implementasi di lapangan dan regulasi terbaru (saat dokumen ini diterbitkan). SPKP berfungsi sebagai hub a…
Dokumen ini menyajikan kumpulan informasi dan materi edukasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Kehutanan di lapangan oleh Departemen Kehutanan. Publikasi ini berfungsi sebagai sarana diseminasi pengetahuan dan teknologi kehutanan yang relevan kepada masyarakat, khususnya petani hutan, kelompok tani hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. …
Dokumen ini adalah Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan, mengenai pembentukan dan pengelolaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). SPKP dirancang sebagai unit kelembagaan di tingkat desa yang berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan fasilitasi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kehutanan dan konservasi sumber daya …
Manual ini berisi pedoman teknis mengenai proses penataan hutan pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah identifikasi kawasan, pemetaan sumber daya hutan, penentuan blok dan petak, hingga penyusunan rencana pengelolaan berbasis tapak. Manual ini bertujuan membantu petugas lapangan, perencana, dan pengelola KPH dalam menerapkan pengelolaan hutan yang…
Dokumen ini merupakan Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan, yang berlaku efektif hingga Tahun 2011. Himpunan ini mengkompilasi berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga surat keputusan direktur jenderal yang mengatur segala aspek terkait Bina Usaha Kehutanan. Cakup…
Dokumen ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan evaluasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan fungsi KPH sebagai unit manajemen hutan di tingkat tapak, mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan hasil hutan, serta tata kelola kelembagaan. Dokumen ini juga mene…
Manual ini merupakan panduan teknis operasional yang komprehensif mengenai tata cara Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang dilaksanakan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Disusun oleh Lukman Imam Syafi'i dengan penyuntingan oleh Ir. Yana Juhana, M.Sc., Forest. Trop. dan Ir. Bowo Heri Satmoko, manual ini merinci prinsip, perencanaan, perancangan, dan implementasi infrastruktur kehutanan s…
Buku ini menyajikan pedoman dan standar baku mengenai Tatanan Praktek Pengelolaan Hutan (TPPH) Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari. Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, TPPH ini memuat prinsip-prinsip, kriteria, dan indikator yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia, baik pada hutan produksi, hutan lindung, maupun hu…
Kertas Posisi ini menyajikan argumen dan rekomendasi strategis dari Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untuk mengatasi masalah krusial konflik tenurial kehutanan yang melanda Indonesia. Konflik tenurial diidentifikasi sebagai akar masalah utama ketidakadilan dan kerusakan lingkungan di sektor kehutanan, yang timbul akibat tumpang tindih kebijakan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan …