Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 bersama Peraturan KPU Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi dasar hukum penting yang mengatur pembentukan, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Regulasi ini mengatur struktur kelembagaan KPU, tugas dan…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pascareformasi. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai sistem pemilihan, pembentukan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, pemungutan dan penghitung…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden/wapres, dan pemilu DPD. Undang-undang ini mengatur asas, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kampanye, pendanaan, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana pemilu. Buku ini menjadi rujukan utama bagi penyel…