Pemetaan partisipatif adalah proses pemetaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengidentifikasi, menggambar, dan memberikan informasi terkait wilayah mereka. Secara sederhana, metode ini bertujuan mendapatkan gambaran ruang berdasarkan pengetahuan lokal sehingga peta yang dihasilkan lebih akurat, kontekstual, dan diterima oleh semua pihak. Dalam praktiknya, pemetaan parti…
Kemetaan partisipatif secara sederhana adalah pendekatan yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan peta untuk memahami dan mengelola sumber daya alam serta perencanaan wilayah. Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal diberdayakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis kondisi wilayah mereka, termasuk potensi sumber daya alam, masalah sosial, dan tantan…
Publikasi ini membahas budidaya kapulaga (Elettaria cardamomum) sebagai peluang usaha pertanian yang menguntungkan. Artikel menjelaskan teknik penanaman, perawatan, panen, pengolahan, dan pemasaran kapulaga untuk mendukung peningkatan pendapatan petani. Selain aspek agronomi, dibahas juga strategi bisnis, nilai ekonomi, serta potensi ekspor kapulaga sebagai komoditas rempah bernilai tinggi. Inf…
Informasi Penyuluhan Kehutanan merupakan kumpulan data, materi edukasi, dan pengetahuan teknis yang disusun untuk mendukung kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dokumen ini memuat berbagai aspek penting, mulai dari teknik budidaya dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hasil hutan kayu dan non-kayu, perlindungan hutan, hin…
Peraturan ini menetapkan pedoman tata pelaporan di lingkungan BP2SDM, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan, program penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan SDM serta administrasi kelembagaan dapat dipantau, dicatat, dan dilaporkan secara sistematis. Kebijakan memberikan struktur, standar pelaporan, format dokumen, frekuensi pelaporan, serta proses evaluasi internal — untuk meningka…
Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penyuluhan Kehutanan memuat berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan di Indonesia. Dokumen ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan penyuluhan, peran penyuluh, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kapasitas…