Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen ini mengatur mekanisme pengelolaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, hubungan keuangan pusat–daerah, serta tata cara pengawasan dan evaluasi kinerja daerah. Selain memastikan kep…
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan dokumen yang menguraikan berbagai ketentuan teknis yang menjadi landasan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Publikasi ini menjelaskan mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengaturan urusan pemerintahan konkuren, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber da…