Dokumen "HIMPUNAN SAMBUTAN Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008" merupakan kompilasi resmi dari seluruh pidato dan naskah sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2008, yang diterbitkan oleh Badan Informasi Daerah Provinsi DIY. Himpunan ini berfungsi sebagai dokumentasi historis dan kebijakan yang mencerminkan visi, misi, dan arah pembangunan dae…
Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan MPR/SU Tahun 1999 memuat rangkaian pembaruan konstitusional yang menandai transisi penting menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada pembatasan kekuasaan. Dokumen ini menjelaskan dasar pertimbangan, arah reformasi, serta perubahan mendasar yang dilakukan terhadap UUD 1945, termasuk penguatan kelembagaan, penghormatan ter…
Buku Referensi Instrumen Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan komprehensif berbagai instrumen nasional dan internasional yang menjadi dasar perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Buku ini menghimpun deklarasi, konvensi, peraturan perundang-undangan, serta pedoman implementasi yang relevan, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh tentang standar HAM yang diakui secara global m…
Dokumen "BUKU DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KEHUTANAN" yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan publikasi tahunan komprehensif yang menyajikan data statistik, capaian program, dan informasi kelembagaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan (sebelum peleburan menjadi KLHK). Publikasi ini mencakup berbagai bidang utama,…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, d…
Dokumen ini merupakan pedoman dan peraturan pelaksanaan yang secara spesifik mengatur penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disusun oleh Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), publikasi ini menguraikan secara rinci lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penil…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pascareformasi. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai sistem pemilihan, pembentukan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, pemungutan dan penghitung…
Buletin "JOGJAwara Koperasi" merupakan edisi khusus atau terbitan berkala dari media komunikasi Pemerintah Provinsi DIY yang berfokus pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan informasi, kebijakan, dan kisah sukses terkait pengembangan koperasi, inovasi, dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian lokal. Konten yan…
Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya diatur struktur pemerintahan da…
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan landasan hukum pembentukan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan stabilitas seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Undang-undang ini hadir untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi yang sema…