Ditapis dengan
UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, d…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x+150;20.5x15cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.026 UND u
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAE…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, pe…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 22cm ; xi + 107 hlmn
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 UND u
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM OTONOMI DAERAH
Buku Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah membahas pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan air, kebijakan dan regulasi yang mendukung desentralisasi pengelolaan, serta peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 979-533-875-7
- Deskripsi Fisik
- xii+203hlm;14x21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 631.7 ROB p
PELAKSANAAN OTONOMI LUAS & ISU FEDERALISME SEBAGAI SUATU ALTERNATIF
**Abstrak** Pelaksanaan otonomi luas di Indonesia merupakan wujud desentralisasi pemerintahan yang bertujuan memperkuat kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, pemerataan pembangunan, serta partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai tantangan seperti ketimpangan antar daerah, lemahnya ka…
- Edisi
- Cetakan III
- ISBN/ISSN
- 979-421-761-1
- Deskripsi Fisik
- 21cm ; xii + 201 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353 ROZ p
DILEMA OTONOMI DAERAH
**Abstrak** Dilema otonomi daerah muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Meskipun otonomi daerah membuka peluang bagi peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan percepatan pembangunan lokal, di sisi lain muncul berbagai tantangan seperti kesenjan…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 979-533-943-5
- Deskripsi Fisik
- 22cm ; ix + 235 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 DJO d
HUKUM TATA RUANG dalam konsep kebijakan otonomi
Buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi membahas landasan hukum, prinsip, dan implementasi penataan ruang di Indonesia dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, dengan menyoroti hubungan antara kebijakan tata ruang nasional dan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- Edisi
- Cetakan III
- ISBN/ISSN
- 978-602-8023-03-0
- Deskripsi Fisik
- 15,5x23,5; + 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 JUN h
OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN
Tulisan ini membahas dinamika otonomi daerah di Indonesia dari aspek perkembangan pemikiran hingga pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pembahasan meliputi latar belakang lahirnya …
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 979-414-836-9
- Deskripsi Fisik
- VII+77[[hlm;14x21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 KRI o
OTONOMI RANJAU DAERAH
Buku Ranjau Otonomi Daerah membahas subjek berbagai tantangan (ranjau) yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi—termasuk masalah regulasi yang tumpang tindih, pendanaan yang tidak memadai, ketimpangan kapasitas administratif, korupsi lokal, dan tuntutan partisipasi publik—agar pembaca mendapat wawasan kritis tentang kondisi nyata dan solusi yang strategis.
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 979-3305-06-1
- Deskripsi Fisik
- 15x21,1; x + 209 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 IND r
DAMPAK OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan…
Buku Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia menyajikan telaah historis dan analisis mendalam terkait bagaimana pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dari masa ke masa telah memengaruhi struktur politik, dinamika pemerintahan, distribusi kekuasaan dan keuangan, serta kehidupan sosial-budaya masyarakat, dengan catatan mengenai tantangan imple…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 978-979-461-839-4
- Deskripsi Fisik
- 16x24; xx+ 254 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 DAM
OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI DAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMDA DAN ANGGOTA…
Buku ini membahas secara komprehensif konsep otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu, buku ini mengulas strategi pengembangan SDM aparatur melalui pelatihan, etika birokras…
- Edisi
- Cetakan III
- ISBN/ISSN
- 979-416-695-2
- Deskripsi Fisik
- 14,5x21;xvi+170hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 BAM s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah