Ditapis dengan
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN II
Dokumen "KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN II" yang dihimpun oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa dan Madura merupakan kompilasi regulasi yang fokus pada aspek hukum dan teknis yang mengatur seluruh proses perbenihan tanaman hutan. Himpunan ini (edisi II) mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga petunjuk teknis yang berkaitan denga…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 14,7x20,9;vi+153hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.3 KUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 merupakan regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk memperjelas, memperkuat, atau memperbarui ketentuan dalam undang-undang terkait bidang yang diatur. PP ini memuat pedoman pelaksanaan, penjelasan teknis, serta mekanisme operasional yang diperlukan agar ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif oleh instansi pem…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 45HLM;16X21CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.064 PER p
Himpunan Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Dokumen "HIMPUNAN SAMBUTAN Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008" merupakan kompilasi resmi dari seluruh pidato dan naskah sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2008, yang diterbitkan oleh Badan Informasi Daerah Provinsi DIY. Himpunan ini berfungsi sebagai dokumentasi historis dan kebijakan yang mencerminkan visi, misi, dan arah pembangunan dae…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15,6x21,2;ix+396hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.3 HIM
PERUBAHAN UUD 1945 DAN KETETAPAN SU-MPR TAHUN 1999
Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan MPR/SU Tahun 1999 memuat rangkaian pembaruan konstitusional yang menandai transisi penting menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada pembatasan kekuasaan. Dokumen ini menjelaskan dasar pertimbangan, arah reformasi, serta perubahan mendasar yang dilakukan terhadap UUD 1945, termasuk penguatan kelembagaan, penghormatan ter…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- 979-518-840-2
- Deskripsi Fisik
- XI+142HLM;14,5X20,5CM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 PER
BUKU REFERENSI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
Buku Referensi Instrumen Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan komprehensif berbagai instrumen nasional dan internasional yang menjadi dasar perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Buku ini menghimpun deklarasi, konvensi, peraturan perundang-undangan, serta pedoman implementasi yang relevan, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh tentang standar HAM yang diakui secara global m…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i+230hlm;14x20.5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.4 BUK b
BUKU DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KEHUTANAN
Dokumen "BUKU DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KEHUTANAN" yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan publikasi tahunan komprehensif yang menyajikan data statistik, capaian program, dan informasi kelembagaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan (sebelum peleburan menjadi KLHK). Publikasi ini mencakup berbagai bidang utama,…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15,3x22,6;xv+216hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 333.75 BUK
UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, d…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x+150;20.5x15cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.026 UND u
PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUN…
Dokumen ini merupakan pedoman dan peraturan pelaksanaan yang secara spesifik mengatur penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disusun oleh Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), publikasi ini menguraikan secara rinci lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penil…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16,8x21,7;ii+76hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.07 PER p
UNDANG-UNDANG NO. 12/2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pascareformasi. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai sistem pemilihan, pembentukan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, pemungutan dan penghitung…
- Edisi
- CETAKAN I
- ISBN/ISSN
- 9789795014126
- Deskripsi Fisik
- 111X18CM;158HLM
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 DAH u
Buletin Siaran Pemerintah Prov. DIY JOGJAwara Koperasi
Buletin "JOGJAwara Koperasi" merupakan edisi khusus atau terbitan berkala dari media komunikasi Pemerintah Provinsi DIY yang berfokus pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan informasi, kebijakan, dan kisah sukses terkait pengembangan koperasi, inovasi, dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian lokal. Konten yan…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 1979-5963
- Deskripsi Fisik
- 20,8x27,9;28hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 307.1 JOG J
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah