UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya diatur struktur pemerintahan da…

UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan landasan hukum pembentukan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan stabilitas seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Undang-undang ini hadir untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi yang sema…

JOGJAwara BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY Media Komunikasi & Reformasi…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA adalah media komunikasi berkala yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin ini berfungsi sebagai saluran utama untuk mengkomunikasikan kebijakan, program, capaian, dan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Secara khusus, buletin ini menekankan pada up…

Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Untuk Pemantauan Pengandal…

Edisi

CETAKAN I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

5+68HLM;26X23CM

Judul Seri

-

No. Panggil

347.7 KEM p

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA P…

Buku Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka merupakan publikasi statistik tahunan yang menyajikan data komprehensif mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, dan ekonomi DIY. Di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, infrastruktur, serta indikator pembangunan lainnya. Disusun secara s…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA Media Komunikasi & Transform…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA adalah media komunikasi berkala yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin ini berfungsi sebagai saluran utama untuk mengkomunikasikan kebijakan, program, capaian, dan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Secara khusus, buletin ini menekankan pada up…

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG…

Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan memuat analisis hukum dan pertimbangan konstitusional Mahkamah dalam menilai ketentuan pada UU Kehutanan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini membahas argumentasi pemohon, keterangan pemerintah, pandangan ahli, serta penilaian Mahkamah terkait pengel…

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 120/PMK.06/2007 TENTANG PENATAUSAHAAN BA…

Dokumen ini memuat teks lengkap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 yang secara fundamental mengatur tata cara penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). PMK ini menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh siklus hidup aset negara, yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga …

UNDANG-UNDANG R.I. NO. 45 THN 2009 & PERATURAN MENTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 tentang Perikanan merupakan landasan hukum penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan nasional secara berkelanjutan. Regulasi ini mengatur pemanfaatan, pengawasan, hingga pemberdayaan sektor perikanan agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAE…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, pe…