Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, d…
Buku Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah membahas pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan air, kebijakan dan regulasi yang mendukung desentralisasi pengelolaan, serta peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air…
Tulisan ini membahas dinamika otonomi daerah di Indonesia dari aspek perkembangan pemikiran hingga pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pembahasan meliputi latar belakang lahirnya …
Buku ini membahas secara mendalam hubungan antara otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah dalam konteks reformasi pemerintahan dan penerapan prinsip good governance. Dr. Mardiasmo menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Disertai pembahasan konsep value for money, probity, dan reinventing government, buku ini memberikan…