Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen ini mengatur mekanisme pengelolaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, hubungan keuangan pusat–daerah, serta tata cara pengawasan dan evaluasi kinerja daerah. Selain memastikan kep…